Komisi Kepolisian Nasional
![]() Kompolnas | |
---|---|
![]() | |
Gambaran umum | |
Singkatan | Kompolnas |
Didirikan | 4 Maret 2011; 13 tahun lalu (2011-03-04) |
Dasar hukum pendirian | Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 |
Sifat | Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden |
Struktur | |
Ketua | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan |
Wakil Ketua | Menteri Dalam Negeri |
Anggota | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia |
Sekretaris/Anggota | Irjen Pol. (Purn.) Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si. |
Anggota | Irjen Pol. (Purn.) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M. |
Anggota | Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. |
Anggota | Poengky Indarti, S.H., LL.M. |
Anggota | H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H. |
Anggota | Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H. |
Kantor pusat | |
Jl. Tirtayasa VII No. 20 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160 | |
Situs web | |
kompolnas.go.id | |
![]() ![]() |
Komisi Kepolisian Nasional atau disingkat Kompolnas adalah sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Perpres No. 17 Tahun 2011 yang dikeluarkan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lembaga ini bertugas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan memberikan pertimbangan ke Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.[1] Sebagai lembaga negara, Kompolnas mendapatkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Cara kerja
Kompolnas bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden. Saran yang diberikan oleh Kompolnas berkaitan dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri, dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Kompolnas juga menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk diteruskan kepada kepada Presiden. Keluhan yang diterima Kompolnas adalah pengaduan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan diskresi kepolisian yang keliru. Pengumpulan data dan keluhan masyarakat ini dilakukan melalui jalur media komunikasi elektronik, terutama internet, di mana masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan staf Kompolnas yang sedang aktif di situs www.kompolnas.go.id/hubungi-kami.
Struktur organisasi
Anggota Kompolnas saat ini (periode 2020-2024) adalah:
- Menko Polhukam (Unsur Pemerintah)
- Menteri Dalam Negeri (Unsur Pemerintah)
- Menteri Hukum dan HAM (Unsur Pemerintah)
- Irjen Pol. (Purn.) Dr. Benny Jozua Mamoto, S.H., M.Si. (Unsur Pakar Kepolisian)
- Irjen Pol. (Purn.) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M. (Unsur Pakar Kepolisian)
- Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. (Unsur Pakar Kepolisian)
- Poengky Indarti, S.H., LL.M. (Unsur Tokoh Masyarakat)
- H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H. (Unsur Tokoh Masyarakat)
- Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H. (Unsur Tokoh Masyarakat)
Lihat pula
Pranala luar
- Situs web resmi
- Kopi elektronik Perpres No.17 tahun 2011 di situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK RI Diarsipkan 2016-03-06 di Wayback Machine.
- CNN Indonesia - Jokowi Lantik Mahfud MD Ketua Kompolnas, Tito Jadi Wakil
Referensi
- ^ "Laman Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Kompolnas di situs resmi Kompolnas". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-28. Diakses tanggal 2013-04-11.
- l
- b
- s
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/dd/Insignia_of_the_Indonesian_National_Police.svg/100px-Insignia_of_the_Indonesian_National_Police.svg.png)
|
| |
- Komisi Kepolisian Nasional
- Tanda kepangkatan Polri
![]() | Artikel bertopik organisasi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
- l
- b
- s