Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/thumb/5/52/Paripurna_DPRD_Jabar.jpg/250px-Paripurna_DPRD_Jabar.jpg)
Jalan Diponegoro No. 27
Kode Pos 40115
Bandung Wetan, Kota Bandung
Jawa Barat, Indonesia
![Info templat](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Info_Simple.svg/10px-Info_Simple.svg.png)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat[1] (bahasa Sunda: ᮓᮦᮝᮔ᮪ ᮕᮀᮝᮊᮤᮜ᮪ ᮛᮠᮚᮒ᮪ ᮓᮆᮛᮂ ᮕᮢᮧᮗᮤᮔ᮪ᮞᮤ ᮏᮝ ᮊᮥᮜᮧᮔ᮪, translit. Déwan Pangwakil Rahayat Daérah Provinsi Jawa Kulon, Carakan: ꦢꦼꦮꦤ꧀ꦥꦼꦂꦮꦏꦶꦭꦤ꧀ꦫꦏꦾꦠ꧀ꦭꦭꦢꦤ꧀ꦥꦿꦺꦴꦮ꦳ꦶꦤ꧀ꦱꦶꦗꦮꦏꦸꦭꦺꦴꦤ꧀, Cirebon: Dewan Perwakilan Rakyat Laladan Provinsi Jawa Kulon), disingkat DPRD Jawa Barat atau DPRD Jabar, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. DPRD Jawa Barat beranggotakan 120 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Jawa Barat terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Jawa Barat yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Arif Supratman, di Gedung Merdeka. Komposisi anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik di mana Partai Gerindra adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 25 kursi.[2][3][4]
Sejarah
Dalam tahun awal berdirinya Republik Indonesia, istilah DPRD Provinsi Jawa Barat belum digunakan. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak terdapat lembaga legislatif semacam DPRD. Pada tahun awal kemerdekaan lembaga semacam DPRD ini sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) Jawa Barat. Karena itu asal-usul dari kehadiran DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran BPRD Jawa Barat tersebut. Pada masa itu, BPRD dipimpin oleh R. Otto Iskandardinata dengan wakilnya Dr. Soeratman Erwin dan Mr. Samsudin.
Selanjutnya, pada masa transisi setelah kembalinya status Republik Indonesia Serikat ke dalam NKRI, di Jawa Barat dibentuk DPRD Sementara yang terdiri dari 60 orang anggota yang berasal dari 22 Parpol dan dipimpin oleh Djaja Rahmat (1950-1955). Istilah DPRD Provinsi Jawa Barat baru dikenal pada tahun 1955 yaitu setelah Pemilihan Umum Pertama yang dilakukan pada 29 September 1955. Sebagai tindak lanjut dari upaya untuk mewujudkan DPRD atas dasar pemilihan itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 19/1956 yang merupakan ketentuan hukum pemilihan daerah. Setahun kemudian, untuk pertama kali dalam sejarah perkembangannya, diadakan pemilihan terhadap anggota DPRD Jawa Barat. Pada kurun waktu 1957-1960 jumlah anggota DPRD Jawa Barat sebanyak 75 orang yang berasal dari 14 Parpol dan diketuai oleh Oja Somantri.
Pada masa yang dikenal dengan Orde Lama sampai dengan 1974, Undang-undang yang menjadi landasan bagi kehadiran DPRD Jawa Barat adalah UU No. 18/1965, dan salah satu pasalnya memasung eksistensi DPRD yakni DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Selain itu, dalam UU ini juga disebutkan, bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD harus mendapatkan tanda tangan dari Kepala Daerah. Ini berarti kedudukan DPRD di bawah Kepala Daerah. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 18/1965 mengakibatkan kekuasaan DPRD terhadap Kepala Daerah terasa sangat lemah yang pada gilirannya mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran legislatifnya. Pada periode 1960-1967 , DPRD Jawa Barat dikomandoi oleh Letjen. TNI. H. Mashudi dan selanjutnya pada periode 1967-1971 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Rachmat Sulaeman dengan jumlah anggota DPRD 70 orang yang berasal dari 8 Parpol.
Seiring dengan dikeluarkannya UU No. 5/1974, terjadi juga perubahan dalam kedudukan DPRD. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU ini menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Penafsiran terhadap statement ini adalah DPRD dan Kepala Daerah dalam kedudukan yang sama tinggi. Yang membedakannya adalah bahwa Kepala Daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundangan di daerah sedangkan DPRD melaksanakan tugas di bidang legislatif. Periode 1971-1977 DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Barat , kembali dipimpin oleh Rahmat Sulaeman dengan anggota berjumlah 74 orang dari 4 Fraksi.
Selanjutnya, berturut-turut dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, pada tahun 1977-1982 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Brigjen TNI (Purn) H. Adjat Sudradjat, Mayjen TNI (Purn) Suratman (1982-1992), Brigjen TNI (Purn) H. Agus Muhyidin (1992-1997). Pada masa ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Jawa Barat, maka jumlah anggota legislatif pun mengalami peningkatan menjadi 100 orang anggota. Pada tahun 1997 terjadi gerakan reformasi yang pada akhirnya meruntuhkan kepemimpinan Orde Baru. Hal ini berpengaruh terhadap masa kerja DPRD provinsi Jawa Barat yang hanya berlangsung selama tiga tahun, karena pada tahun 1998 sebagaimana tuntutan reformasi dilaksanakan Pemilu, dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) H. Abdul Nurhaman, S.Ip, S.Sos.
Lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 sebagai reaksi dari gerakan reformasi, merangkum dua pikiran utama yakni penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah (kecuali keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan dan keagamaan) serta penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokratisasi pemerintahan. Karena itu penguatan peran DPRD baik dalam proses legislasi maupun pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah perlu dilakukan. Dalam UU 22/1999 ditentukan posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah, bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.
Pada periode 1999-2004 , DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya memilih Kepala Daerah, memilih anggota MPR dari utusan daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan hak DPRD meminta pertanggungjawaban Kepala daerah. Kepemimpinan DPRD pada periode ini dipimpin oleh Ir. H. Idin Rafiudin (dalam perjalanan kepemimpinannya beliau wafat) yang selanjunya digantikan oleh Drs. H. Eka Santosa.
Sejalan dengan perkembangan demokrasi, dan perbaikan kehidupan ketatanegaraan, Pemerintah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didefinisikan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan eksekutif, pasal 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah terdiri atas pemerintah dan DPRD. Hal itu berarti DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.
Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai Politik, dan yang berhasil meraih kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat 10 Parpol yakni Golkar, PDI-P, PKS,PPP, Demokrat, PKB, PAN, PBB, PKPB, PDS, yang selanjutnya menjadi 7 fraksi. DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004 - 2009 diketuai oleh Drs.H. A.M. Ruslan (Golkar), dengan para wakil ketua H. Rudi Harsatanaya (PDI-P), drh. Achmad Ru'yat, M.Sc. (PKS, setelah diambil sumpahnya menjadi wakil wali kota Bogor, digantikan oleh H. Husin M. Albanjari, Dipl.Ing. dan H. Amin Suparmin,S.Hi. (PPP).
Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014 keanggotaannya diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32 - 556 Tahun 2009, pada tanggal 31 Agustus 2009 dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasil Pemilu 2009 bertempat di Gedung Merdeka Bandung. Mereka berasal dari 9 partai dengan jumlah 100 anggota yakni : Partai Demokrat 28 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17 orang, Partai Golongan Karya 16 orang, Partai Keadilan Sejahtera 13 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya 8 orang, Partai Persatuan Pembangunan 8 orang, Partai Amanat Nasional 5 orang, Partai Hati Nurani Rakyat 3 orang dan Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang. Tergabung dalam 8 Fraksi yakni F. Demokrat, F.PDI-P, F. Golkar, F. PKS, F. Gerindra, F. PPP, F. PAN, F.Hanura- PKB. Dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut, ditetapkan Pimpinan Sementara DPRD Propinsi Jawa Barat, yang berasal dari dua partai peraih kursi terbesar, masing-masing H. Awing Asmawi, SE (Partai Demokrat) sebagai Ketua Sementara dan Drs. H. Syarif Bastaman (PDIP) sebagai Wakil Ketua Sementara.
Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.32-712 Tahun 2009 Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan susunan sebagai berikut : Ketua DPRD Ir. H. Irfan Suryanagara (F. Partai Demokrat), Wakil Ketua : H.M. Rudi Harsa Tanaya (F. PDIP), Drs.H.Uu Rukmana M.Si. (F. Partai Golkar), Drs.H. Nur Suprianto, MM (FPKS) dan H. Komarudin Taher, S.Ag. (FPPP).
Sebagai hasil dari Pemilu Legislatif Tahun 2014, keanggotaan DPRD Provinsi pun mengalami perubahan. Dengan jumlah anggota masih 100 orang, untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019, terjadi perubahan jumlah keanggotaan partai pemenang yaitu terdiri dari 10 Partai (PDIP 20 orang; Golkar 17 orang; PKS 12 orang; Demokrat 12 orang; Gerindra 11 orang; PPP 9 orang; PKB 7 orang; NasDem 5 orang; PAN 4 orang; Hanura 3 orang). Dari 10 partai pemenang, DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 memiliki 8 Fraksi yaitu Fraksi Gabungan Golkar Amanah, Fraksi PDIP, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP, Fraksi PPP, Fraksi Gabungan Restorasi Nurani Rakyat.
Peresmian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 dilakukan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 1 September 2014 di Gedung Merdeka berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 161.32-3442 Tahun 2014.
Pada tanggal 22 Oktober 2014 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 161.32-3862 Tahun 2014, dilakukan pelantikan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2014-2019 yaitu Ineu Purwadewi Sundari dari PDIP sebagai Ketua DPRD, H.M. Irianto Syafiuddin (P. Golkar), Harris Yuliana (PKS), Irfan Suryanagara (P. Demokrat) serta Abdul Harris Bobihoe (P. Gerindra) sebagai Wakil Ketua.
Seiring dengan perubahan dan perkembangan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat, maka pada lima tahun terakhir juga terjadi perubahan perundang-undangan, yaitu dengan terbitnya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.[5]
Hasil Pemilihan Umum
Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.
Hasil pemilihan umum 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Komposisi Anggota
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Jawa Barat dalam empat periode terakhir.[7][8] [9][10]
Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | ||||
---|---|---|---|---|---|
2009-2014 | 2014-2019 | 2019-2024 | 2024-2029 | ||
PKB | 2 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gerindra | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | |
PDI-P | 17 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Golkar | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | |
PKS | 13 | ![]() | ![]() | ![]() | |
PPP | 8 | ![]() | ![]() | ![]() | |
PAN | 5 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hanura | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Demokrat | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | |
NasDem | (baru) 5 | ![]() | ![]() | ||
Perindo | (baru) 1 | ![]() | |||
PSI | (baru) 1 | ||||
Jumlah Anggota | 100 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Jumlah Partai | 9 | ![]() | ![]() | ![]() |
Fraksi
Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.[11] Satu fraksi di DPRD Jawa Barat setidaknya beranggotakan 5 orang.
Periode 2019-2024
DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 terdiri dari 8 fraksi sebagai berikut:[12]
Nama Fraksi | Partai Politik | Ketua | Jumlah Anggota |
---|---|---|---|
Gerindra Persatuan | Gerindra PPP | H. Ricky Kurniawan | 28 |
Partai Keadilan Sejahtera | PKS | H. Haru Suandharu | 21 |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI-P | Muhammad Jaenudin | 20 |
Partai Golongan Karya | Golkar | H. Ali Hasan | 16 |
Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | Asep Suherman | 12 |
Partai Demokrat | Demokrat | Toni Setiawan | 11 |
Partai Amanat Nasional | PAN | H. M. Hasbullah Rahmat | 7 |
Nasdem Persatuan Indonesia | NasDem Perindo | Sabil Akbar | 5 |
DPRD Jawa Barat hasil Pemilihan Umum Legislatif 2019 tersusun dari 10 partai, dengan perincian sebagai berikut:
Partai | Kursi | % |
---|---|---|
Gerindra | 25 | 20,8 |
PKS | 21 | 17,5 |
PDI-P | 20 | 16,7 |
Golkar | 16 | 13,3 |
PKB | 12 | 10,0 |
Demokrat | 11 | 9,2 |
PAN | 7 | 5,8 |
NasDem | 4 | 3,3 |
PPP | 3 | 2,5 |
Perindo | 1 | 0,8 |
Total | 120 | 100,0 |
Periode 2014-2019
DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 terdiri atas 8 fraksi sebagai berikut:
No | Nama Fraksi | Partai | Ketua | Jml. Kursi |
---|---|---|---|---|
1 | Fraksi Golkar Amanah | Golkar PAN | Drs. H. Yod Mintaraga, M.P.A. | 21 |
2 | Fraksi PDI Perjuangan | PDI-P | Waras Wasisto, S.H. | 20 |
3 | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | PKS | Drs. H. Nur Supriyanto, M.M. | 12 |
4 | Fraksi Partai Demokrat | Demokrat | Dr. H. Herlas Juniar, S.E., M.T. | 12 |
5 | Fraksi Partai Gerindra | Gerindra | H. Ricky Kurniawan, Lc. | 11 |
6 | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | PPP | H. Teuku Hanibal, S.E. | 9 |
7 | Fraksi NasDem Hanura | NasDem Hanura | H. M. Iqbal, M.I. | 8 |
8 | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | Dra. Hj. Iemas Masithoh M. Noor | 7 |
Jumlah | 100 |
Alat Kelengkapan DPRD
Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:
- Pimpinan
- Badan Musyawarah (Bamus)
- Komisi
- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
- Badan Anggaran (Banggar)
- Badan Kehormatan (BK)
- Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)
Pimpinan DPRD
Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.[13] Pimpinan DPRD Jawa Barat terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi (dan suara) terbanyak pertama, kedua, dan ketiga, secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Jawa Barat sejak masa reformasi.[14][15][16]
Periode DPRD | Nama Ketua DPRD | Asal Partai Politik | Mulai Menjabat | Selesai Menjabat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1999-2004 | Idin Rafiudin | PDI-P | 1999 | 2000 | Meninggal dunia saat menjabat. |
Eka Santosa | PDI-P | 2000 | 2004 | ||
2004-2009 | A.M. Ruslan | Golkar | 2004 | 2009 | |
2009-2014 | Awing Asnawi | Demokrat | 31 Agustus 2009 | 16 Oktober 2009 | Ketua Sementara |
Irfan Suryanagara | Demokrat | 16 Oktober 2009 | 31 Agustus 2014 | ||
2014-2019 | Gatot Tjahjono | PDI-P | 1 September 2014 | 22 Oktober 2014 | Ketua Sementara |
Ineu Purwadewi Sundari | PDI-P | 22 Oktober 2014 | 1 September 2019 | ||
2019-2024 | Taufik Hidayat | Gerindra | 2 September 2019 | 3 Oktober 2019 | Ketua Sementara |
3 Oktober 2019 | Petahana |
Komisi
Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.[17] DPRD Jawa Barat terdiri dari 5 komisi sebagai berikut:[18]
- Komisi 1 Bidang Pemerintahan
- Komisi 2 Bidang Perekonomian
- Komisi 3 Bidang Keuangan
- Komisi 4 Bidang Pembangunan
- Komisi 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat
Berikut ini adalah daftar pimpinan Komisi DPRD Jawa Barat Periode 2019-2024:[19][20]
Nama Komisi | Nama Ketua | Nama Wakil Ketua | Nama Sekretaris | Jumlah Anggota | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
Komisi 1 Bidang Pemerintahan | Bedi Budiman (PDI-P) | Sabil Akbar (NasDem) | Sadar Muslihat (PKS) | 19 | |
Komisi 2 Bidang Perekonomian | Rahmat Hidayat Djati (PKB) | Lina Ruslinawati (Gerindra) | R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira (PDI-P) | 20 | |
Komisi 3 Bidang Keuangan | Phinera Wijaya (Golkar) | Sugianto Nanggolah (Demokrat) | Hasim Adnan (PKB) | 18 | |
Komisi 4 Bidang Pembangunan | Tetep Abdulatip (PKS) | Cucu Sugyati (Golkar) | Buky Wibawa Karya Guna (Gerindra) | 20 | |
Komisi 5 Bidang Kesejahteraan Rakyat | Abdul Haris Bobihoe (Gerindra) | Abdul Hadi Wijaya (PKS) | Memo Hermawan (PDI-P) | 23 |
Daerah Pemilihan
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/Electoral_districts_of_the_West_Java_Regional_House_of_Representatives_%282024%29.svg/220px-Electoral_districts_of_the_West_Java_Regional_House_of_Representatives_%282024%29.svg.png)
Pada Pileg 2019[21] dan Pileg 2024[22], pemilihan DPRD Provinsi Jawa Barat dibagi ke dalam 15 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
---|---|---|
JAWA BARAT 1 | Kota Bandung, Kota Cimahi | 8 |
JAWA BARAT 2 | Kabupaten Bandung | 10 |
JAWA BARAT 3 | Kabupaten Bandung Barat | 4 |
JAWA BARAT 4 | Kabupaten Cianjur | 6 |
JAWA BARAT 5 | Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi | 8 |
JAWA BARAT 6 | Kabupaten Bogor | 11 |
JAWA BARAT 7 | Kota Bogor | 3 |
JAWA BARAT 8 | Kota Depok, Kota Bekasi | 11 |
JAWA BARAT 9 | Kabupaten Bekasi | 7 |
JAWA BARAT 10 | Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta | 8 |
JAWA BARAT 11 | Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka | 11 |
JAWA BARAT 12 | Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon | 12 |
JAWA BARAT 13 | Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar | 8 |
JAWA BARAT 14 | Kabupaten Garut | 6 |
JAWA BARAT 15 | Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya | 7 |
TOTAL | 120 |
Daftar Anggota
Berikut ini adalah daftar anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024.[23][24]
Nama | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Fraksi | Komisi | Badan | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Arif Hamid Rahman | Gerindra | Jawa Barat 1 | 45.548 | Gerindra Persatuan | ||||
Buky Wibawa Karya Guna | Gerindra | Jawa Barat 1 | 42.073 | Gerindra Persatuan | ||||
Dadang Kurniawan | Gerindra | Jawa Barat 2 | 58.859 | Gerindra Persatuan | ||||
Tobias Ginanjar Sayidina | Gerindra | Jawa Barat 3 | 63.050 | Gerindra Persatuan | ||||
H. Mirza Agam Gumay | Gerindra | Jawa Barat 4 | 34.109 | Gerindra Persatuan | ||||
Hj. Lina Ruslinawati | Gerindra | Jawa Barat 5 | 57.552 | Gerindra Persatuan | ||||
H. A. Sopyan B.H.M. | Gerindra | Jawa Barat 5 | 35.928 | Gerindra Persatuan | ||||
H. Ricky Kurniawan | Gerindra | Jawa Barat 6 | 144.622 | Gerindra Persatuan | ||||
Prasetyawati | Gerindra | Jawa Barat 6 | 63.295 | Gerindra Persatuan | ||||
H. Cecep Gogom | Gerindra | Jawa Barat 6 | 48.866 | Gerindra Persatuan | ||||
R.M. Ibnu Ariebowo Kusumo | Gerindra | Jawa Barat 7 | 35.440 | Gerindra Persatuan | ||||
H. Abdul Haris Bobihoe | Gerindra | Jawa Barat 8 | 70.660 | Gerindra Persatuan | ||||
Rizki Apriwijaya | Gerindra | Jawa Barat 8 | 36.361 | Gerindra Persatuan | ||||
H. Syahrir | Gerindra | Jawa Barat 9 | 50.763 | Gerindra Persatuan | ||||
Irpan Haeroni | Gerindra | Jawa Barat 9 | 30.823 | Gerindra Persatuan | ||||
Hj. Gina Fadlia Swara | Gerindra | Jawa Barat 10 | 99.349 | Gerindra Persatuan | ||||
Ihsanudin | Gerindra | Jawa Barat 10 | 23.507 | Gerindra Persatuan | ||||
H. Heri Ukasah Sulaeman | Gerindra | Jawa Barat 11 | 69.308 | Gerindra Persatuan | ||||
Taufik Hidayat | Gerindra | Jawa Barat 11 | 46.527 | Gerindra Persatuan | Ketua DPRD Ketua Bamus Ketua Banggar | Ketua DPRD | ||
H. Daddy Rohanady | Gerindra | Jawa Barat 12 | 51.607 | Gerindra Persatuan | ||||
H. Kasan Basari | Gerindra | Jawa Barat 12 | 32.423 | Gerindra Persatuan | ||||
Hj. Tina Wiryawati | Gerindra | Jawa Barat 13 | 39.449 | Gerindra Persatuan | ||||
Deden Galih | Gerindra | Jawa Barat 14 | 61.489 | Gerindra Persatuan | ||||
Viman Alfarizi Ramadhan | Gerindra | Jawa Barat 15 | 121.324 | Gerindra Persatuan | ||||
Ali Rasyid | Gerindra | Jawa Barat 15 | 44.405 | Gerindra Persatuan | ||||
H. Haru Suandharu | PKS | Jawa Barat 1 | 93.766 | PKS | ||||
Hj. Siti Muntamah | PKS | Jawa Barat 1 | 43.412 | PKS | ||||
H. Jajang Rohana | PKS | Jawa Barat 2 | 49.236 | PKS | ||||
Hj. Sari Sundari | PKS | Jawa Barat 2 | 37.921 | PKS | ||||
Aep Nurdin | PKS | Jawa Barat 3 | 55.715 | PKS | ||||
H. Sadar Muslihat | PKS | Jawa Barat 4 | 32.132 | PKS | ||||
H. Abdul Muiz | PKS | Jawa Barat 5 | 54.192 | PKS | ||||
H. Achmad Ru'yat | PKS | Jawa Barat 6 | 106.421 | PKS | Wakil Ketua I DPRD Wakil Ketua I Bamus Wakil Ketua I Banggar | Wakil Ketua DPRD | ||
H. Mochamad Ichsan | PKS | Jawa Barat 6 | 23.203 | PKS | ||||
H. Iwan Suryawan | PKS | Jawa Barat 7 | 49.253 | PKS | ||||
H. Nur Supriyanto (2019-2020) | PKS | Jawa Barat 8 | 141.739 | PKS | Meninggal dunia saat menjabat.[25] | |||
Hj. Iin Nur Fatinah (2021-sekarang) | PKS | Jawa Barat 8 | 21.722 | PKS | PAW atas nama H. Nur Supriyanto.[26] | |||
H. Heri Koswara | PKS | Jawa Barat 8 | 71.151 | PKS | ||||
H. Imam Budi Hartono (2019-2020) | PKS | Jawa Barat 8 | 60.217 | PKS | Mengundurkan diri karena mengikuti Pilwali Depok 2020.[27] | |||
H. Asep Arwin Kotsara (2021-sekarang) | PKS | Jawa Barat 8 | 23.084 | PKS | PAW atas nama H. Imam Budi Hartono.[28] | |||
H. Abdul Jabar Majid | PKS | Jawa Barat 9 | 85.225 | PKS | ||||
H. Faizal Hafan Farid | PKS | Jawa Barat 9 | 26.543 | PKS | ||||
H. Abdul Hadi Wijaya | PKS | Jawa Barat 10 | 46.287 | PKS | ||||
H. Ridwan Solichin | PKS | Jawa Barat 11 | 51.459 | PKS | ||||
H. Anwar Yasin | PKS | Jawa Barat 12 | 46.414 | PKS | ||||
H. Didi Sukardi | PKS | Jawa Barat 13 | 114.321 | PKS | ||||
H. Ahab Sihabudin | PKS | Jawa Barat 14 | 56.622 | PKS | ||||
K.H. Tetep Abdulatip | PKS | Jawa Barat 15 | 52.304 | PKS | Wakil Ketua Sementara DPRD (September - Oktober 2019) | |||
R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira | PDI-P | Jawa Barat 1 | 30.194 | PDI Perjuangan | ||||
Rafael Situmorang | PDI-P | Jawa Barat 1 | 25.057 | PDI Perjuangan | ||||
Hj. Nia Purnakania | PDI-P | Jawa Barat 2 | 44.020 | PDI Perjuangan | ||||
Hj. Ellin Suharliah | PDI-P | Jawa Barat 3 | 34.122 | PDI Perjuangan | ||||
Mathius Tandiontong (2019-2020) | PDI-P | Jawa Barat 4 | 18.109 | PDI Perjuangan | Meninggal dunia saat menjabat.[29] | |||
Weni Dwi Apriyanti (2020-sekarang) | PDI-P | Jawa Barat 4 | 10.260 | PDI Perjuangan | PAW atas nama Mathius Tandiontong.[30] | |||
Muhammad Jaenudin | PDI-P | Jawa Barat 5 | 48.129 | PDI Perjuangan | ||||
Hj. Asyanti Rozana Thalib | PDI-P | Jawa Barat 6 | 40.844 | PDI Perjuangan | ||||
H. Rudi Harsa Tanaya | PDI-P | Jawa Barat 7 | 22.745 | PDI Perjuangan | ||||
Waras Wasisto | PDI-P | Jawa Barat 8 | 67.433 | PDI Perjuangan | ||||
Hj. Sumiyati | PDI-P | Jawa Barat 8 | 60.741 | PDI Perjuangan | ||||
H. Jejen Sayuti | PDI-P | Jawa Barat 9 | 58.157 | PDI Perjuangan | ||||
Hj. Iis Turniasih | PDI-P | Jawa Barat 10 | 53.325 | PDI Perjuangan | ||||
Hj. Ineu Purwadewi Sundari | PDI-P | Jawa Barat 11 | 88.318 | PDI Perjuangan | Wakil Ketua II DPRD Wakil Ketua II Bamus Wakil Ketua II Banggar | Wakil Ketua DPRD | ||
Abdy Yuhana | PDI-P | Jawa Barat 11 | 72.286 | PDI Perjuangan | ||||
H. Syamsul Bachri | PDI-P | Jawa Barat 12 | 75.585 | PDI Perjuangan | ||||
Bambang Mujiarto | PDI-P | Jawa Barat 12 | 60.402 | PDI Perjuangan | ||||
Hj. Ijah Hartini | PDI-P | Jawa Barat 13 | 59.930 | PDI Perjuangan | ||||
H. Bedi Budiman | PDI-P | Jawa Barat 13 | 47.103 | PDI Perjuangan | ||||
H. Memo Hermawan | PDI-P | Jawa Barat 14 | 45.813 | PDI Perjuangan | ||||
H. Arip Rachman | PDI-P | Jawa Barat 15 | 34.008 | PDI Perjuangan | ||||
H. Ali Hasan | Golkar | Jawa Barat 1 | 56.814 | Golkar | ||||
Hj. Cucu Sugyati | Golkar | Jawa Barat 2 | 65.545 | Golkar | ||||
H. M. Dadang Supriatna (2019-2020) | Golkar | Jawa Barat 2 | 46.653 | Golkar | Mengundurkan diri karena mengikuti Pilbup Bandung 2020.[31] | |||
Ahmad Hidayat (2021-sekarang) | Golkar | Jawa Barat 2 | 34.979 | Golkar | PAW atas nama H. M. Dadang Supriatna.[28] | |||
Edi Rusyandi | Golkar | Jawa Barat 3 | 19.756 | Golkar | ||||
H. Ade Barkah Surahman (2019-2021) | Golkar | Jawa Barat 4 | 109.081 | Golkar | Wakil Ketua DPRD (2019-2021) Diberhentikan.[32] | |||
H. Oden Haryadi (2023-sekarang) | Golkar | Jawa Barat 4 | 10.243 | Golkar | PAW atas nama H. Ade Barkah Surahman.[33] | |||
H. Phinera Wijaya | Golkar | Jawa Barat 5 | 33.262 | Golkar | ||||
H. Kusnadi | Golkar | Jawa Barat 6 | 33.304 | Golkar | ||||
Ade Puspitasari | Golkar | Jawa Barat 8 | 66.314 | Golkar | ||||
H. Almaida Rosa Putra | Golkar | Jawa Barat 9 | 29.356 | Golkar | ||||
Hj. Sri Rahayu Agustina | Golkar | Jawa Barat 10 | 65.285 | Golkar | ||||
Reynaldy Putra Andita Budi Raemi | Golkar | Jawa Barat 11 | 55.217 | Golkar | ||||
H. Abdul Rozaq Muslim (2019-2020) | Golkar | Jawa Barat 12 | 88.354 | Golkar | Diberhentikan.[34] | |||
Lili Eliyah (2022-sekarang) | Golkar | Jawa Barat 12 | 35.810 | Golkar | PAW atas nama H. Abdul Rozaq Muslim.[35] | |||
Hilal Hilmawan | Golkar | Jawa Barat 12 | 46.604 | Golkar | ||||
H. Herman Sutrisno (2019-2021) | Golkar | Jawa Barat 13 | 66.448 | Golkar | Mengundurkan diri karena telah terlibat dalam kasus suap.[36] | |||
H. Dudy Pamuji (2022-sekarang) | Golkar | Jawa Barat 13 | 34.084 | Golkar | PAW atas nama H. Herman Sutrisno.[37] | |||
H. Ade Ginanjar | Golkar | Jawa Barat 14 | 103.772 | Golkar | Wakil Ketua III DPRD Wakil Ketua III Bamus Wakil Ketua III Banggar | Wakil Ketua DPRD (2021-sekarang)[38] | ||
H. Yod Mintaraga | Golkar | Jawa Barat 15 | 44.838 | Golkar | ||||
H. Asep Syamsudin | PKB | Jawa Barat 2 | 50.846 | PKB | ||||
Asep Suherman | PKB | Jawa Barat 4 | 19.935 | PKB | ||||
Hasim Adnan | PKB | Jawa Barat 5 | 17.615 | PKB | ||||
Erni Sugiyanti | PKB | Jawa Barat 6 | 29.463 | PKB | ||||
M. Faizin | PKB | Jawa Barat 8 | 18.618 | PKB | ||||
H. Rahmat Hidayat Djati | PKB | Jawa Barat 10 | 49.251 | PKB | ||||
H. Nasir | PKB | Jawa Barat 11 | 33.138 | PKB | ||||
H. Muhamad Sidkon D.J. | PKB | Jawa Barat 12 | 62.396 | PKB | ||||
Hj. Yuningsih | PKB | Jawa Barat 12 | 44.910 | PKB | ||||
Johan J. Anwari | PKB | Jawa Barat 13 | 24.619 | PKB | ||||
H. Dadan Hidayatulloh | PKB | Jawa Barat 14 | 56.856 | PKB | ||||
H. Oleh Soleh | PKB | Jawa Barat 15 | 87.172 | PKB | Wakil Ketua IV DPRD Wakil Ketua IV Bamus Wakil Ketua IV Banggar | Wakil Ketua DPRD | ||
H. Sugianto Nanggolah | Demokrat | Jawa Barat 1 | 33.279 | Demokrat | ||||
Toni Setiawan | Demokrat | Jawa Barat 2 | 22.501 | Demokrat | ||||
Hj. Lilis Boy | Demokrat | Jawa Barat 4 | 30.853 | Demokrat | ||||
Hendar Darsono | Demokrat | Jawa Barat 5 | 34.307 | Demokrat | ||||
Asep Wahyuwijaya | Demokrat | Jawa Barat 6 | 60.402 | Demokrat | ||||
H. Irfan Suryanagara | Demokrat | Jawa Barat 8 | 34.507 | Demokrat | ||||
H. M. Achdar Sudradjat | Demokrat | Jawa Barat 9 | 34.819 | Demokrat | ||||
Toto Purwanto Sandi | Demokrat | Jawa Barat 10 | 39.128 | Demokrat | ||||
H. Zulkifly Chaniago | Demokrat | Jawa Barat 11 | 23.858 | Demokrat | ||||
H. Sri Budihardjo Hermawan | Demokrat | Jawa Barat 12 | 30.022 | Demokrat | ||||
Yosa Octora Santono | Demokrat | Jawa Barat 13 | 24.349 | Demokrat | ||||
Hj. Thoriqoh Nashrullah Fitriyah | PAN | Jawa Barat 2 | 24.224 | PAN | ||||
Dessy Susilawati | PAN | Jawa Barat 5 | 43.180 | PAN | ||||
H. Supono | PAN | Jawa Barat 6 | 24.973 | PAN | ||||
H. M. Hasbullah Rahmat | PAN | Jawa Barat 8 | 44.390 | PAN | ||||
Raden Tedi | PAN | Jawa Barat 11 | 21.554 | PAN | ||||
H. Herry Dermawan | PAN | Jawa Barat 13 | 51.568 | PAN | ||||
Ade Kaca | PAN | Jawa Barat 14 | 30.247 | PAN | ||||
Hj. Tia Fitriani | NasDem | Jawa Barat 2 | 43.092 | Nasdem Persatuan Indonesia | ||||
Sabil Akbar | NasDem | Jawa Barat 10 | 34.264 | Nasdem Persatuan Indonesia | ||||
Nina Nurhayati | NasDem | Jawa Barat 11 | 37.066 | Nasdem Persatuan Indonesia | ||||
H. Eryani Sulam | NasDem | Jawa Barat 12 | 31.926 | Nasdem Persatuan Indonesia | ||||
H. Ruhyat Nugraha | PPP | Jawa Barat 6 | 46.120 | Gerindra Persatuan | ||||
H. Pepep Saepul Hidayat | PPP | Jawa Barat 11 | 48.326 | Gerindra Persatuan | ||||
Hj. Neng Madinah Ruhiat | PPP | Jawa Barat 15 | 24.997 | Gerindra Persatuan | ||||
Husin | Perindo | Jawa Barat 12 | 8.782 | Nasdem Persatuan Indonesia |
Referensi
- ^ Sumadiria, Abdullah S. Haris; Hkikmat, Mahi Mamat (2022-12-13). "West Java DPRD Political Communication in the Policy of Religious Tolerance". Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi. 6 (2): 153–170. doi:10.15575/cjik.v6i2.21303. ISSN 2549-8452.
- ^ Dendi Ramdhani (02-09-2019). Khairina, ed. "120 Anggota DPRD Jabar Resmi Dilantik di Gedung Merdeka". kompas.com. Diakses tanggal 23-09-2019. Periksa nilai tanggal di:
|access-date=, |date=
(bantuan) - ^ Endah Asih Lestari (02-09-2019). "Sebanyak 120 Anggota DPRD Jabar Periode 2019-2024 Resmi Dilantik". PIKIRAN RAKYAT. Diakses tanggal 23-09-2019. Periksa nilai tanggal di:
|access-date=, |date=
(bantuan) - ^ Fabiola Febrinastri (02-09-2019). "120 Anggota DPRD Jabar 2019 - 2024 Resmi Dilantik". suara.com. Diakses tanggal 23-09-2019. Periksa nilai tanggal di:
|access-date=, |date=
(bantuan) - ^ Sejarah DPRD Provinsi Jawa Barat
- ^ "Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 20-03-2024. Diakses tanggal 28-04-2024. Periksa nilai tanggal di:
|access-date=, |date=
(bantuan) - ^ (Indonesia) "Rapat Pleno KPU Tetapkan Gerindra Dapat Kursi Paling Banyak di DPRD Jabar". Kompas. 13 Aug 2019. Diakses tanggal 14 Aug 2019.
- ^ (Indonesia) "Sejarah DPRD Jawa Barat". dprd jabar. 12 Feb 2014. Diakses tanggal 12 Feb 2015.
- ^ "Ini Bakal Anggota DPRD Jabar Hasil Pemilu 2019". JUARA NEWS. 17-05-2019. Diakses tanggal 23-09-2019. Periksa nilai tanggal di:
|access-date=, |date=
(bantuan) - ^ Oris Riswan (01-09-2014). "Resmi Dilantik, 100 Anggota DPRD Jabar Siap Bekerja". okezone.com. okenews. Diakses tanggal 23-09-2019. Periksa nilai tanggal di:
|access-date=, |date=
(bantuan) - ^ Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ^ "Fraksi". DPRD Provinsi Jawa Barat.
- ^ Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ^ "Pimpinan DPRD". DPRD Provinsi Jawa Barat.
- ^ "Pertama Kali, DPRD Jawa Barat Dipimpin Perempuan". tempo.co. 22-10-2014. Diakses tanggal 23-09-2019. Periksa nilai tanggal di:
|access-date=, |date=
(bantuan) - ^ Romi Rinando (14-08-2019). Ridwan Hardiansyah, ed. "PDIP Jabar Tak Lagi Raih Kursi Ketua DPRD Jawa Barat, Kalah 5 Kursi dari Partai Pemenang". tribunnews.com. Tribun Lampung. Diakses tanggal 23-09-2019. Periksa nilai tanggal di:
|access-date=, |date=
(bantuan) - ^ Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ^ "Komisi". DPRD Provinsi Jawa Barat.
- ^ "DPRD Jabar Resmikan Alat Kelengkapan Dewan". AyoBandung.com. 15-10-2019. Periksa nilai tanggal di:
|date=
(bantuan) - ^ "Komisi DPRD Provinsi Jawa Barat". dprd.jabarprov.go.id. 15-10-2019. Periksa nilai tanggal di:
|date=
(bantuan) - ^ "Keputusan KPU Nomor 275/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat" (PDF). KPU RI. 04-04-2018. Parameter
|acces-date=
yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan); Periksa nilai tanggal di:|date=
(bantuan) - ^ "Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 06-02-2023. Diakses tanggal 10-02-2023. Periksa nilai tanggal di:
|access-date=, |date=
(bantuan) - ^ "Surat Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 88/PL.01.8-Kpt/32/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019" (PDF). kpu.go.id. 13-08-2019. Diakses tanggal 12-10-2020. Periksa nilai tanggal di:
|access-date=, |date=
(bantuan)[pranala nonaktif permanen] - ^ "Data DPRD Provinsi Terpilih 2019 – Jawa Barat – PUSKAPOL FISIP UI". Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ Maulana, Yudha. "Anggota DPRD Jabar Nur Supriyanto Meninggal Terpapar Corona". detiknews. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ Suprihatin, Hj Ati. "Ketua DPRD Jabar Lantik Anggota PAW Hj Iin Nur Fatinah Gantikan Almarhum Nur Supriyanto - GalaJabar". galajabar.pikiran-rakyat.com. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ ANTARA News Agency. "Maju Pilkada Depok, Imam Budi Hartono mundur dari anggota DPRD Jabar". ANTARA News Megapolitan. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ a b "Ahmad Hidayat dan Asep Arwin Kotsara Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar | Informasi Seputar Infrastruktur". Info Infrastruktur. 2021-01-06. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ "Ketua DPRD Jabar Ucapkan Duka Cita Atas Meninggalnya Anggota DPRD Jabar Mathius Tandiondong". Tribunjabar.id. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ "Weni Dwi Aprianti Dilantik PAW Anggota DPRD Jabar". Posbekasi.com. 2020-11-24. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ Iqbal, Muhammad. "Nyalon Bupati Bandung, Dadang Supriatna Mundur dari Kursi DPRD Jabar". detiknews. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ "Tersandung Kasus Korupsi, Status Ade Barkah Sebagai Anggota DPRD Jabar Resmi Dicopot". Rmol.id. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ "Ketua DPRD Lantik Oden Haryadi Menjadi Anggota DPRD Jabar". Tribunjabar.id. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ Kompas Cyber Media (2020-11-16). "KPK Tetapkan Anggota DPRD Jabar Abdul Rozaq Muslim sebagai Tersangka". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ Surya, Muhammad (2022-07-29). "Hari Ini, Lili Eliyah Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar". Suara Cirebon. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ "Dari Walikota Banjar, Anggota DPRD Jabar, Hingga Mendekam Dipenjara 7 Tahun, Ini Profil Singkat Herman Sutrisno". VISI.NEWS - Visioner dan Independen. 2022-10-03. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ "Dudi Pamuji Anggota PAW DPRD Jabar Resmi Dilantik". rri.co.id - Portal berita terpercaya. Diakses tanggal 2023-02-09.
- ^ "Ade Ginanjar Dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar". Posbekasi.com. 2021-10-09. Diakses tanggal 2023-02-09.
Lihat pula
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Pranala luar
- Situs Resmi DPRD Provinsi Jawa Barat[pranala nonaktif permanen]
- Situs Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diarsipkan 2022-02-27 di Wayback Machine.
- Situs Resmi KPU Provinsi Jawa Barat
- l
- b
- s
![Garuda Pancasila](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg/100px-National_emblem_of_Indonesia_Garuda_Pancasila.svg.png)
- Banten
- Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Yogyakarta